%2BArief%2BSulistyanto%2BKetika%2BDisambut%2BAcara%2BTepung%2BTawar%2BAdat%2BMelayu%2BKapuas%2BHulu.JPG)
Putussibau. Kapolda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto menegaskan untuk pengamanan di wilayah perbatasan merupakan tangungjawab bersama, bukan hanya Polri, TNI, dan pemerintah daerah semata. Sehingga yang perlu dibangun adalah sinergi dan kebersamaan, sesuai tupoksinya masing-masing. Siapa yang mengawasi lalu lintas orang, siapa memiliki kewenangan mengawasi lalu lintas barang, siapa yang melakukan tindakan bila ada kejahatan."Nah ini harus bersinergi, sehingga jangan sampai nanti ada orang yang tidak jelas masuk tanpa ada yang melakukan pemeriksaan," jelasnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Kapuas Hulu, Jumat (15/8).
Untuk melakukan integralitas ini, sambung Kapolda perlu suatu fasilitas. Di Entikong dan Badau sudah ada PPLB, tapi ada juga perbatasan yang belum memilikinya. "Pada PPLB ini tentu diperlukan fasilitas, sehingga nanti bisa digunakan seluruh instansi yang memiliki kewenangan ini sehingga bisa menjalan tugas dengan efektif," pungkasnya.
Dijelaskan pula oleh Kapolda, sebelumnya Kanwil Bea Cukai Kalbar sudah mengundang pihaknya untuk membantu perkuatan pengamanan terhadap masuknya barang-barang di wilayah perbatasan dan ini pun sudah juga dikoordinasikan dengan Kemendagri. Sebab dalam pengelolaan perbatasan ini, ada komplain dari pedagang-pedagang dari negeri seberang karena tidak bisa memasukkan barangnya ke Indonesia. "Dikatakan Kapolda yang melarang. Padahal bukan Kapolda yang melarang, tapi aturan yang mengharuskan bahwa impor barang itu harus ada ketentuannya," ucapnya.
Bila barang-barang konsumsi bagi masyarakat, Kapolda menjelaskan tentu harus dilakukan pemeriksaan di karantina. Apakah barang tersebut layak konsumsi atau tidak. Jangan sampai barang buangan karena tidak layak konsumsi dari Malaysia, tapi dijual ke Indonesia. "Akhirnya rakyat kita jadi sakit semua. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai masyarakat kita diracuni dengan produk-produk yang tidak sehat.
Kalau pedagang sih maunya cari untung saja, tapi kita yang menjadi korban nanti, baik itu beras, gula, dan lain-lain," tegasnya.
Dalam kunjungan ini, Kapolda juga berencana akan meninjau jalan yang dibangun oleh salah satu perusahaan perkebunan sawit. Jalan ini menghubungi Malaysia dan Indonesia, yang berada di lingkungan PPLB Badau. "Kemarin saya mendapat surat tembusan dari gubernur yang mengkaji masalah itu. Memang itu sudah mendapat izin dari tingkat pusat, hanya bagaimana implementasinya diwilayah ini dan ini harus kita diskusikan bersama-sama, baik itu keluar masuknya orang dan barang," ungkap Arief.
Menurut Kapolda jangan sampai jalan tersebut yang begitu mulus lalu memudahkan orang keluar masuk tanpa adanya pengawasan. Sehingga ini yang harus dicarikan solusi, tanpa mengurangi kelancaran proses distribusi hasil produksi CPO, tapi dari segi pengamanan harus mendapatkan perhatian semua. "Untuk itu saya akan melihat, apa yang harus saya berikan saran untuk gubernur dan para pengusaha itu sendiri. Jangan hanya melihat kelancaran distribusi CPO untuk keluar pada pasar, tapi tidak memperhatikan aspek keamanan," imbuh Kapolda Arief.
Dijelaskan pula oleh Kapolda, sebelumnya Kanwil Bea Cukai Kalbar sudah mengundang pihaknya untuk membantu perkuatan pengamanan terhadap masuknya barang-barang di wilayah perbatasan dan ini pun sudah juga dikoordinasikan dengan Kemendagri. Sebab dalam pengelolaan perbatasan ini, ada komplain dari pedagang-pedagang dari negeri seberang karena tidak bisa memasukkan barangnya ke Indonesia. "Dikatakan Kapolda yang melarang. Padahal bukan Kapolda yang melarang, tapi aturan yang mengharuskan bahwa impor barang itu harus ada ketentuannya," ucapnya.
Bila barang-barang konsumsi bagi masyarakat, Kapolda menjelaskan tentu harus dilakukan pemeriksaan di karantina. Apakah barang tersebut layak konsumsi atau tidak. Jangan sampai barang buangan karena tidak layak konsumsi dari Malaysia, tapi dijual ke Indonesia. "Akhirnya rakyat kita jadi sakit semua. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai masyarakat kita diracuni dengan produk-produk yang tidak sehat.
Kalau pedagang sih maunya cari untung saja, tapi kita yang menjadi korban nanti, baik itu beras, gula, dan lain-lain," tegasnya.
Dalam kunjungan ini, Kapolda juga berencana akan meninjau jalan yang dibangun oleh salah satu perusahaan perkebunan sawit. Jalan ini menghubungi Malaysia dan Indonesia, yang berada di lingkungan PPLB Badau. "Kemarin saya mendapat surat tembusan dari gubernur yang mengkaji masalah itu. Memang itu sudah mendapat izin dari tingkat pusat, hanya bagaimana implementasinya diwilayah ini dan ini harus kita diskusikan bersama-sama, baik itu keluar masuknya orang dan barang," ungkap Arief.
Menurut Kapolda jangan sampai jalan tersebut yang begitu mulus lalu memudahkan orang keluar masuk tanpa adanya pengawasan. Sehingga ini yang harus dicarikan solusi, tanpa mengurangi kelancaran proses distribusi hasil produksi CPO, tapi dari segi pengamanan harus mendapatkan perhatian semua. "Untuk itu saya akan melihat, apa yang harus saya berikan saran untuk gubernur dan para pengusaha itu sendiri. Jangan hanya melihat kelancaran distribusi CPO untuk keluar pada pasar, tapi tidak memperhatikan aspek keamanan," imbuh Kapolda Arief.