Putussibau. Konflik antara masyarakat dengan perkebunan sawit di Kapuas Hulu paling sedikit diseluruh Kalbar. Sehingga patut menjadi percontohan daerah-daerah lain. “Berdasarkan pertemuan dengan Kapolda Kalbar dengan seluruh kepala daerah beberapa waktu yang lalu, dikatakan bahwa Kapuas Hulu yang paling sedikit terjadi konflik perkebunan sawit. Kalau daerah lain, bisa mencapai belasan bahkan puluhan kasus, Kapuas Hulu hanya ada lima kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit,” ujar Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH, saat membuka Rapat Kerja Dewan Adat Dayak (DAD) Kapuas Hulu, Minggu (24/2) kemarin malam.
Prestasi ini, lanjut Bupati lantaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sangat selektif menerima investor yang masuk. Dulunya Kabupaten Kapuas Hulu asal terima saja bila investor mau masuk. Hal itu disebabkan karena dulunya memang tidak ada investor yang mau menanamkan investasinya di Bumi Uncak Kapuas. Mereka lebih mengejar daerah-daerah yang dekat, dari pada berinvestasi di Kapuas Hulu yang jauh. “Tapi karena daerah lain sudah penuh dengan perkebunan sawit, maka sekarang banyak perusahaan perkebunan sawit ingin berinvestasi di Kapuas Hulu. Kesempatan ini akan kita pergunakan untuk lebih selektif menerima investor, yang peduli dengan kemajuan Kapuas Hulu dan memiliki jiwa sosial kepada masyarakat,” katanya.
Dikatakan orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini, investor sangat dibutuhkan untuk membangun Kapuas Hulu. Sebab kalau hanya mengandalkan pemerintah daerah dan masyarakat saja akan sulit. Namun bukan berarti pemerintah Kapuas Hulu akan asal-asalan menerima investor yang masuk. “Kalau kita hanya mengandalkan emas, ikan atau lainnya tidak dapat mengejar daerah lain. Untuk itu mesti dibantu oleh investor,” tukas Nasir.
Untuk itu, Bupati mengharap masyarakat dapat menjaga investor yang benar-benar mau membangun Kapuas Hulu. Menjaga keamanan dan ketertiban , penting agar iklim Kapuas Hulu kondusif. Sehingga investor mau menanamkan investasinya dan tidak lari dari Kapuas Hulu. Kalau pun ada permasalahan di Kecamatan harap dapat diselesaikan dengan baik. “Manfaatkan peran dewan adat dimasing-masing kecamatan untuk menyelesaikan segala permasalahan, termasuk perkebunan sawit,” himbau Bupati.
Untuk perusahaan perkebunan sawit, sambung Nasir, jangan coba-coba menyerobot lahan hak adat maupun pribadi. Kecuali masyarakat adat mau pun pribadi mau menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan. “Status lahan adat memiliki peran penting dan harap hak-hak adat ini dijaga. Cuma mungkin masih ada masyarakat agak keliru, seolah-olah tidak ada tanah negara. Padahal ada tanah APL yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita tidak menyepelekan masalah lahan, karena kita kawasan konservasi. Selain dua taman nasional, kita ada hutan dan danau lindung. Dari luas Kapuas Hulu yang boleh masuk perkebunan hanya dibawah 20 persen saja,” tuntasnya.