Putussibau. Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH merasa puas dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI. Apalagi pemerintah Kapuas Hulu menjadi yang terbaik se-Kalbar dalam dalam laporan hasil pemantauan atas penyelesaikan negara atau daerah semester I tahun 2012."Dari hasil pemeriksaan BPK RI ada beberapa hal yang mesti diperbaiki atau dibenahi, yaitu berkaitan pengembalian keuangan dan administrasi. Artinya ini telah kita tindaklanjuti. Hasil tindak lanjut ini lah kita berhasil menjadi yang terbaik di Kalbar," terang.
Terkait predikat WDP yang berhasil diterima, Bupati cukup puas. Opini ini, berkat didukung semua SKPD dan DPRD Kapuas Hulu. "Makanya kalau mau opini bagus, semua mesti bagus. Masalah pengelolaan keuangan jabatan taruhannya. Karena bila salah dalam pengelolaannya, maka jangan salahkan pemimpin daerah mengevaluasi kinerjanya," kata Nasir.
Walau pun berada diujung Kalbar, Kapuas Hulu memiliki komitmen yang kuat dalam penggunaan anggaran keuangan. Untuk kedepannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap menjadi incaran. Namun Bupati tidak mau buru-buru. Pasalnya dikhawatirkan akan membuat semua merasa puas. "Nanti kalau cepat WTP, semua merasa puas dan kinerjanya kedepannya malah tidak bagus. Baiknya kita pelan-pelan dengan membenahi semuanya. Paling tidak kita mengejar WDP plus dulu," ujar Nasir.
Dijelaskan Bupati, pengelolaan keuangan Kapuas Hulu sudah baik. Ini terbukti dengan opini WDP yang dikeluarkan BPK RI. Bahkan menjadi yang terbaik se-Kalbar dalam dalam laporan hasil pemantauan atas penyelesaikan negara atau daerah semester I tahun 2012. "Beberapa temuan yang kita tindaklanjuti ini ada berasal dari beberapa tahun yang lalu sebelum kita memimpin. Namun karena mengganggu administrasi dan perlu pengembalian uang, maka itu telah kita lakukan," tuntasnya.