Perbatasan Kawasan Terdepan, Terisolasi, dan Termiskin

*Bupati Buka Rakorbangtas

Putussibau. Banyak persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan, seperti dikenal dengan isu politik 3 T, yaitu terdepan, terisolasi dan termiskin. Selain itu, bantuan anggaran baik melalui APBD maupun APBN masih terbilang minim untuk membangun kawasan perbatasan.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH mengatakan, Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kapuas Hulu baru dibentuk sekitar setahun lalu, belum banyak yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kawasan perbatasan. “Karena itu melalui Rakor ini, saya berharap kita dapat melakukan proses sinkronisasi dan konfirmasi terhadap usulan-usulan rencana aksi yang diperlukan, agar penetapan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan dapat dilakukan melalui proses yang baik, terpadu, terarah dan sinergis,” katanya saat membuka Rakor pembangunan kawasan perbatasan (Rakorbangtas), Rabu (20/3) pagi di Hotel Sanjaya, Putussibau.

Rakor yang dihadiri berbagai kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan instansi vertikal ini diharapkan dengan proses yang baik tersebut dapat menghasilkan output kebijakan program yang tepat – fokus lokasi prioritas dan fokus problem. Sehingga pada akhirnya benar-benar dapat memberikan dampak positif yang konkrit bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Keseluruhan langkah-langkah perumusan dan penetapan program pembangunan kawasan perbatasan sangat lah penting. “Kesemuanya ini diperlukan dalam rangka kita memperbaiki dan mengoreksi kelemahan dan kesalahan terkait pengambilan kebijakan pengelola kawasan perbatasan yang lebih sering parsial dan overlap serta diperparah oleh ego sektoral berbagai instansi terkait secara langsung dengan program pengelola kawasan perbatasan,” terang Nasir.

Melalui forum rapat ini diharapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan di semua sektor akan menjadi lebih valid, fokus dan terpadu serta lebih sinergis lintas sektor. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Disamping itu, bupati mengharapkan agar lokasi-lokasi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk kabupaten, kebijakannya dilakukan dengan prinsip skala prioritas, terarah, bertahap dan berkesinambungan. “Sehingga pada akhirnya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat perbatasan,” ujar Bupati.

Kepala BPP Kapuas Hulu Robertus Jantan Gampa SH menuturkan peserta rakor adalah para kepala SKPD dan camat di kawasan perbatasan. Sementara narasumber selain dari BPP Kapuas Hulu, Bappeda Kapuas Hulu ada juga dari pejabat BNPP RI. “Maksud rakor ini menyampaikan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan seluruh potensi yang ada di kawasan perbatasan. Kemudian menyamakan konsep dan persepsi menyangkut program antara kementerian atau lembaga dan daerah yang ada di kawasan perbatasan dengan bottom up dan top down planning,” paparnya.

Selain itu tujuan yang ingin dicapai dari rakor ini mengakomidir berbagai masukan sebagai bahan penyusunan RKP dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2014. Tujuan lainnya guna meminimalisasi kesalahan-kesalahan perencanaan. “Sebab jika terjadi kesalahan dalam perencanaan, maka kita telah menjalankan kebijakan yang salah,” kata Jantan.