Putussibau. Dengan dibukanya PLB Badau bukan mempermudah keluar masuknya teroris. Malahan akan memperkecil ruang mereka. Demikian dikatakan Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana SH. "Dengan dibukanya PLB Badau bukan malah memudahkan keluar masuknya teroris. Sebaliknya mereka tidak akan gampang keluar masuk. Jangankan teroris, kita saja mau keluar masuk melalui border Badau akan sulit, karena pengawasannya akan lebih ketat," ujar Wakil Bupati Agus Mulyana SH, menjawab awak media.Dengan dibukanya border Badau, segala sesuatunya mesti resmi. Baik arus lintas orang maupun barang. Dan tidak akan ada lagi namanya jalan tikus."Harapan kita, sebelum border dibuka kita sama-sama keluar masuknya orang, barang dan sebagainya ke Kapuas Hulu ini," tandasnya.
Himbauan ini diberikan agar masyarakat Kapuas Hulu berhati-hati. Bahwa tidak disangka-sangka baru-baru ini teroris berhasil digerebek di Kalbar, yaitu Kabupaten Melawi. "Oleh karena itu kita mesti berjaga-jaga dan berhati-hati. Ketika melihat orang baru agar segera melapor ke ketua RT atau Kepala Dusun (Kadus)," imbaunya.
Begitu juga kepada pendatang baru mesti segera melapor ke RT atau Kadus setempat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan masyarakat kepada pendatang baru. Sehingga datanya terdata di RT atau Kadus setempat. Menurut Wabup ini tidak ada maksud lain, yaitu hanya guna menjaga keamanan di daerah Kapuas Hulu serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Kita juga minta masyarakat jangan gampang curiga. Ketika melihat orang baru, tanpa melaporkan mengambil tindakan sendiri, saya kira itu tidak tepat juga. Yang jelas dikomunikasikan dengan baik terhadap aparat setempat, baik pemerintahan desa dan sebagainya," imbau Agus.
Ditempat terpisah, Yohanes Telajan SSos, Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Empanang mengingatkan perusahaan sawit yang ada di wilayahnya memperhatikan benar-benar karyawannya. Hal ini juga guna menjawab isu teroris yang diberitakan telah merambah ke Kalbar, terutama wilayah perkebunan sawit. Pasalnya Perkebunan sawit yang ada kebanyakan menggunakan tenaga kerja dari luar. "Di Kecamatan Empanang sendiri ada beberapa perusahaan perkebunan sawit dan diperkirakan seribuan orang pekerjanya. Yang kita harapkan mereka melaporkan keluar masuk tenaga kerja ke aparat pemerintakecamatan, termasuk juga Polsek dan Koramil," tegasnya.
Hal ini sangat perlu disampaikan Yohanes, lantaran ia sudah pernah berusaha meminta data jumlah karyawan ke perusahaan perkebunan di Kecamatan Empanang. Namun sampai sekarang ini tidak dipenuhi. "Jangan sampai ada masalah baru lari ke kita. Untuk itu, kita harap perusahaan membantu pemerintahan kecamatan mengenai perkembangan jumlah tenaga kerja. Ini tidak lain hanya untuk data kita di kecamatan," sesalnya.