Sunday 31 August 2014

Tunggakan Prona di Kapuas Hulu Capai 600 Persil

Putussibau. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas Hulu masih memiliki tunggakan sekitar 600 persil (bidang tanah) Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sejak tahun 2012 lalu. Pada tahun 2014 ini, BPN hanya menyelesaikan tunggakan-tunggakan tersebut.
“Kita masih menyelesaikan tunggakan-tunggakan, baik itu rutin ataupun proyek. Jadi selama dua tahun ini, itu dulu kita rampungkan. Menyelesaikan hutang pada masyarakat,” ujar Kepala BPN Kapuas Hulu, M Rum, di ruang kerjanya, Kamis (28/8).
Rum yang baru tujuh bulan menjabat mengatakan pihaknya kembali akan mengadakan prona pada tahun 2014. Pasalnya pada tahun ini, tunggakan yang ada diperkirakan terselesaikan.
“Pada tahun 2015 nanti, target Prona sebanyak 250 persil, tapi akan disesuaikan lagi dengan anggaran. Namun biasanya yang diajukan dikabulkan,” kata Rum, yang sebelumnya menjabat Kasi Pengukuran BPN Kubu Raya ini.
Pada prona 2015 nanti, ia berharap ada permohonan dari kepala desa yang mengakomodir warganya. Karena tujuan prona untuk masyarakat yang tidak mampu, karena itu kepala desa Kades lebih tahu kondisi ekonomi warganya.
“Pada prinsipnya kita tidak mau menetapkan lokasi, tapi keinginan masyarakat itu sendiri. Kita berikan kepercayaan kepada masyarakat dan kepala desa. Setelah kepala desa mengusulkan, nanti diseleksi berdasarkan kuota dana dari APBN. Saat ini saja sudah ada sekitar 100 persil yang mengajukan untuk tahun 2015,” beber Rum.
Pada prinsipnya, lanjut dia, pembuatan sertifikat prona 0 rupiah atau gratis. Untuk biaya berasal dari BPN yang telah dibayarkan pemerintah. Hanya yang bukan produk BPN saja yang dibebankan kepada pemohon, seperti materai, SPT, dan PBB. “Itu kewajiban pemohon yang mesti dikonsultasikan ke kepala desa,” terang Rum.
Pihaknya, dikatakan dia tidak bisa melarang jika kepala desa memungut biaya dari masyarakat dalam pengurusan prona ini, seperti untuk pengurusan SPT ataupun PBB. Namun Rum menegaskan, akan menekankan kepada staf-stafnya agar jangan sekali-kali melakukan pemungutan kepada masyarakat. “Apabila kepala melakukan memungut, jangan sekali-kali petugas kita mengiyakan,” katanya.
Rum menambahkan, untuk pembuatan sertifikat rutin biayanya berkisar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta, sementara prona tidak dipungut biaya. Sehingga banyak masyarakat yang ingin mengurus prona, padahal mampu. “Untuk itu, kita minta kepada kepala desa agar betul-betul menyeleksi, berikanlah kepada mereka yang tidak mampu,” pungkas Rum.

Banyak Pengelola IRTP di Kapuas Hulu Kurang Perhatikan Standar Mutu Keamanan Pangan

Putussibau. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kapuas Hulu, dr H Harisson MKes mengatakan sebanyak 30 pengelola Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) telah mengikuti penyuluhan pangan yang digelar pihaknya, Selasa (26/8) di Aula Dinkes Kapuas Hulu.
“Para pengelola IRTP tersebut diantaranya lima orang pengelola kemasan hasil madu hutan, 17 dodol, satu orang bumbu dapur, enam orang pembuatan kue dan dua orang kerupuk kering dan kerupuk basah,” kata Harisson, Rabu (27/8).
Menurutnya, sudah 154 orang pengelola IRTP yang mengikuti penyuluhan kesehatan pangan yang dilakukan pihaknya. Sejak tahun 2012 sampai dengan Juli 2014, Dinkes Kabupaten Kapuas Hulu telah member izin kepada 62 IRTP.
Kemajuan IRTP di Kapuas Hulu memberi dampak pada maraknya peredaran makanan dan minuman. “Kami pun berupaya agar dari aspek kesehatan makan yang beredar tersebut sesuai dengan standar kesehatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan pemerintah kabupaten atau kota,” terang Harisson.
Hasil pengawasan yang dilakukan petugas Dinkes terhadap pelaku usaha IRTP, dibeberkan dia sebagian besar sanitasi dan higienis pengolahan pangan masih kurang dari standar kesehatan. Terutama dalam hal sanitasi peralatan, higiene pekerja dan lingkungan kerja.
Hal ini, menurut Harisson menunjukkan pelaku usaha masih belum memahami standar mutu keamanan pangan yang telah ditetapkan. “Oleh sebab itu kami memandang perlu untuk melakukan pertemuan penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola IRTP tahun 2014,” katanya.
Harisson menambahkan, adapun tujuan umum dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menghasilkan produk pangan yang bermutu, bergizi, aman dikonsumsi dan sesuai dengan standar kesehatan.
Tujuan khususnya, sambung dia agar peserta penyuluhan memahami kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan tentang keamanan pangan IRTP, meningkatkan pengetahuan dan keterampilandalam menerapkan cara produksi pangan yang baik dan benar, serta memahami tentang ketentuan dan tata cara pemberian sertifikat produksi pangan IRTP.
“Kami berharap dari penyuluhan ini para produsen dapat lebih memperhatikan standar keamanan pangan dari IRTPnya masing-masing,” demikian Harisson.

Indonesia-Malaysia Seperti Adik Beradik

Putussibau. Kepanduan adalah organisasi universal yang dapat menjalin persaudaraan antarnegara. Termasuk hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. 
Sebagaimana diketahui hubungan  Indonesia – Malaysia sempat beberapa kali memanas. Diantara penyebabnya adanya klaim budaya maupun wilayah Indonesia oleh negara tetangga tersebut. Walaupun sempat bersitegang, menurut Ketua Pesuruh Jaya Pengakap (sebutan Pramuka di Malaysia) Negeri Sarawak-Malaysia, Sudaryo, hubungan antara kedua negara serumpun ini baik-baik saja, bahkan seperti adik beradik. Hubungan baik ini telah terbangun bertahun-tahun lamanya.
“Alhamdulillah dari kita selalu mengaungkan persahabatan ini sebagai satu tanda untuk merealisasikan satu nusantara,” katanya, usai mengikuti Apel Besar HUT GP ke-53, di halaman kantor Bupati Kapuas Hulu, Rabu (27/8).
Pada Apel Besar HUT GP tersebut, Sudaryo tidak datang sendiri, ia didampingi Said Bul Hasan selaku Wakil Ketua Pesuruh Jaya Pengakap Negeri Sarawak dan Sabli Ketua Kwasan Pengakap Negeri Sarawak. Bahkan Sudaryo juga memperoleh penghargaan dari GP Kalbar.
Menurut Sudaryo, kedatangan pihaknya dalam rangka HUT Pramuka Kalbar ke-53 ini dianggapnya sebagai pengakraban persahabatan antar dua negara. khususnya negeri Serawak dengan Indonesia.
Walaupun adanya hubungan yang kurang baik antar dua negara, dikatakan dia lagi sama sekali tidak mempengaruhi GP Indonesia dengan Pengakap Malaysia. “Malah kita membuktikan dulu adanya kericuhan di Kalimantan, kita Pengakap masih bisa masuk di sini karena memang misi kita membawa kedamaian,” kata Sudaryo.

Tuesday 26 August 2014

Lihai Mengemas Kecurangan

Bangsa Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden. Walaupun sempat dikhawatirkan terjadi kekacauan, namun ternyata pesta rakyat tersebut berjalan aman dan lancar. Memang sih ada, masih ada sedikit kekisruhan, tapi secara umum dapat kita katakan pesta memilih pemimpin nusantara ini berjalan sukses.
Salah satu tolak ukur sukses penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin dapat dilihat dengan tingginya antusias Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan hak pilihnya. Sebab penyelenggara Pemilu, Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) membuka ruang sebesar-besarnya kepada warga untuk menggunakan hak pilih. Tidak cukup dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU juga mengakomodir pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Tujuannya, agar hak konstitusional warga untuk memilih tidak hilang.
Tolak ukur lainnya juga dapat dilihat dari gegap gempita Pemilu kali ini lebih semarak dari sebelum-sebelumnya. Mungkin, hanya diikuti dua pasangan calon. Sehingga atmosfir persaingannya lebih hangat. Pertarungan head to head, pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta dengan nomor urut dua Jokowi-JK membuat tensi Pemilu kali ini lebih tinggi. Sampai-sampai bangsa ini seolah terbelah dua.
Tensi tinggi perebutan kursi RI 1 sudah dimulai sejak awal. Semakin memanas setelah pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK ditetapkan sebagai pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Kampanye negatif (negative campaign)dan kampanye hitam (black campaign) bertubi-tubi mewarnai persaingan kedua kubu. Tidak mengherankan bila pesta demokrasi di Indonesia kali ini lebih menjadi pusat perhatian dunia.
Belum lagi bentuk pelanggaran pemilu lainnya yang menambah hawa panas. Mulai dari kampanye sebelum waktunya, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak pada semestinya, dan lainnya. bahkan kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan kedua kubu. Termasuk kecurangan yang dilakukan penyelenggaraan Pemilu, juga menambah warna pesta demokrasi lima tahunan ini. Hal ini sampai kualitas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ketujuh ini dipertanyakan.
Pada Pilpres kemarin sebenarnya KPU sudah menetapkan pasangan nomor urut dua,  Jokowi-JK sebagai pemenangnya. Namun, karena pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemenangan itu pun sempat tertunda. Kubu Prabowo-Hatta menilai banyak terjadi kecurangan pada Pemilu kemarin, bahkan dikatakan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).  Sayangnya, seluruh gugatannya ditolak MK.
Dengan ditolaknya gugatan kubu Prabowo-Hatta, otomatis kemenangan Jokowi-JK sudah terkukuhkan. Pasalnya MK merupakan institusi yang memberikan putusan final dan mengikat, terkait sengketa hasil Pemilu.
Di waktu bersamaan, kubu Prabowo-Hatta juga melaporkan penyelenggara dan pengawas Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada sidang kode etik ini, Majelis DKPP memutuskan untuk memberhentikan sembilan orang anggota KPU dan Panwaslu serta memberikan sanksi teguran untuk 30 anggota lainnya. Pemecatan dan teguran itu memang tidak sanggup menyakinkan hakim konstitusi untuk memenuhi gugatan Prabowo-Hatta. Padahal ini membuktikan sebenarnya terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu, bahkan dilakukan penyelenggaranya.
Memang tidak mudah membuktikan adanya kecurangan dalam Pemilu. Apalagi bila kecurangan tersebut dilakukan dengan rapi. Kecuali mereka yang melakukan kecurangan secara gegabah dan vulgar.
Banyak yang menilai kalau Pemilu Legislatif kemarin aroma kecurangannya begitu kental. Pun demikian dengan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kecurangannya ada, hanya saja tidak bisa membuktikannya. Ibarat kentut, baunya ada, tetapi tidak kelihatan.
Saya pun teringat perkataan teman dalam suatu perbincangan ringan seputar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemarin, hingga proses gugatan pasangan Prabowo-Hatta ke MK. Menurut teman saya itu, hakikatnya, kedua kubu melakukan kecurangan. Namun mereka yang lihai melakukan kecurangan itulah yang merengkuh kesuksesan. Maka lakukan lah kecurangan, selama itu bisa dikemas dengan baik.
Pendapat yang terdengar cukup nyeleneh, tetapi hal itu sejalan dengan dunia politik. Sebab banyak yang mengatakan, di politik sangat sulit menghindari praktek-praktek kecurangan.
Harus diakui, sistem perpolitikan kita masih belum sempurna, perlu perbaikan di sana-sini. Untuk membenahinya tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dan partai politik, termasuk mental masyarakatnya. Agar Pemilu kita kedepannya semakin berkualitas dan bermartabat.
Kini, hiruk pikuk Pilpres telah usai dan Jokowi berhasil menjadi Presiden RI ke-7. Terlepas dari ada atau tidaknya kecurangan dalam Pemilu kemarin, MK telah mengukuhkan pemenangnya. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama mengawal kinerja pemerintahan Presiden Ir H Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs H Muhammad Jusuf Kalla, demi Indonesia yang lebih baik.

Aktivitas PETI di Kawasan TNBK Meresahkan

Putussibau. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dianggap meresahkan, karena dikhawatirkan merusak sumber air. Bukan hanya Kapuas Hulu, aktivitas tersebut bahkan berdampak pada Kalbar, akibat air sungai Kapuas tercemar.
"Aktivitas PETI yang paling banyak di Kecamatan Boyan Tanjung dan Bunut Hulu, tapi yang meresahkan di TNBK, karena ini kawasan lindung dan sumber air Kapuas Hulu, bahkan Kalbar," ujar Dini Ardianto SIP, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kapuas Hulu, Senin (25/8).
Untuk penertiban di kawasan tersebut, tentu harus berkoordinasi dengan Balai Besar TNBK. Pasalnya mereka lah yang mengetahui zona-zona dan lokasi-lokasi aktivitas PETI yang berisiko. "Walaupun TNBK ada di Kapuas Hulu, tapi mereka (Balai Besar TNBK) yang tahu pembagian zona-zona dan lokasi mana saja aktivitas PETI yang berisiko," katanya.
Dari hasil koordinasi dengan Balai Besar TNBK, kata Dini, mereka terlebih dahulu akan mendata aktivitas PETI, berapa yang dilakukan masyarakat lokal dan orang luar. "Kita berupaya mengeluarkan masyarakat luar, karena mereka-mereka ini lah yang banyak mendatangkan peralatan dan bahkan menjadi cukongnya. Sementara untuk masyarakat lokal nantinya akan kita bina. Apakah dengan memberdayakan mereka dibidang pekerjaan lain ataukah meminta mereka melakukan penambangan cukup menggunakan alat tradisional," terangnya.
Untuk menertibkan masalah PETI ini, sebelumnya Tim Penanggulangan PETI Kapuas Hulu yang dipimpin Wakil Bupati Agus Mulyana SH MH baru-baru ini telah melakukan pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut, Tim telah merekomendasikan agar masalah PETI ini lebih mengefektifkan sosialisasi, yang akan dimulai dari awal lagi. Meskipun diyakini cara ini membutuhkan waktu yang lama. "Untuk menghilangkan kebiasaan yang mendarah daging, karena PETI dianggap biasa, mereka sudah turun temurun melakukan itu. Tapi kalau minsed ini tidak dirubah kedepannya semakin berbahaya," jelas Dini.
Dilanjutkan Dini, untuk mengubah kebiasaan masyarakat ini tidak bisa hanya dapat dilakukan oleh Tim Penanggulangan PETI, tapi mesti seluruh instansi sesuai tupoksinya masing-masing. Misalnya Dinas Kesehatan, memberikan pengertian dampak dari PETI akan mengakibatkan berbagai sakit. Atau Dinas Perikanan, memberikan pemahaman, kalau PETI akan mengakibatkan ikan mati. "Begitu pula dari Dinas Pertanian, dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa PETI akan mengakibatkan sawah menjadi rusak," ungkap Dini, yang juga menjabat Sekretaris Tim Penanggulangan PETI Kapuas Hulu ini.
Dini menilai, sosialisasi sebagai bentuk tindakan pre-entif dan preverentif. Sebab tindakan tegas represif, walaupun terkadang perlu tidak akan menyelesaikan masalah. Setelah dirazia petugas, aktivitas PETI tetap saja ada. "Untuk masaah PETI ini kita masih menunggu petunjuk pimpinan, apakah menggunakan pendekatan-pendekatan lain atau represif. Kalau pun represif, kita pun harus melihat kondisi di masyarakat," pungkasnya.
Tapi Dini berharapkan jangan sampai dilakukan tindakan represif. Apalagi sampai tim dari pusat yang melakukan penertiban. "Bisa saja tim pusat nanti yang turun, karena dianggap aktivitas PETI di kawasan TNBK sudah sangat meresahkan," ulas Dini.
Pemda, lanjut Dini tidak melarang masyarakat mencari nafkah, asal tidak merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan akan membunuh generasi kedepan. Sebaliknya, dengan terjaganya lingkungan, menjamin kehidupan masa depan generasi. "Kepada apatur kecamatan dan desa tolong bantu kinerja Pemda untuk mengawasi peti. Bantu mensosialisasikan, agar kesadaran masyarakat tidak melakukan aktivitas PETI," tuntas Dini.

Tahun Depan Yonif 644/Wls Diminta Jaga Perbatasan

Putussibau. Sebelum-sebelumnya Yonif 644/Wls melaksanakan tugas operasi di perbatasan hanya bersifat diperbantukan untuk kesatuan lain. Namun tidak pada tahun 2015 mendatang, rencananya bataliyon ini akan melaksanakan tugas operasi di perbatasan bersifat tersendiri.
“Selama ini kita juga melaksanakan tugas operasi, tetapi hanya bersifat diperbantukan untuk kesatuan lain, belum pernah bataliyon ini berangkat membawa nama Yonif 644/Wls. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Yonif 644/Wls ini baru berusia sekitar lima tahun, kalau selama ini berangkatnya satu kompi ikut 642 atau satu kompi ikut 641. Nah kesempatan tahun 2015 nanti kita akan diberangkatkan satu bataliyon untuk melaksanakan tugas operasi sekitar 6 – 9 bulan lamanya. Ini nantinya akan diroling dengan bataliyon lain sebagai pengganti kita,” terang Letkol Inf Nico Reza H Dipura, Danyon 644/Wls, Senin (25/8).
Bila sesuai dengan jadwal komando atas, kata Danyon, Yonif 644 Walet Sakti ini akan melaksanakan penugasan ditahun depan sekitar  Februari di perbatasan antara RI dengan Malaysia. Untuk sektornya masih belum tahu, apakah Badau atau Entikong. “Dimanapun kita ditugaskan, kita siap. Sekarang ini kita sedang mempersiapkan program kerja latihan, pembinaan latihan yang betul-betul untuk dipersiapkan dalam rangka penugasan tersebut,” katanya.
Selaku Danyon 644/Wls, Nico akan melakukan pembinaan kedalam yang siap digunakan kapanpun. Prajurit-prajurit Yonif 644/Wls akan terus dilatih dan berlajar. “Personil kita yang ada saat ini merupakan bataliyon yang diperkuat berjumlah sekitar 1.039 personil , nanti yang berangkat sekitar separuhnya. Jumlah personil kita sudah memadai, sementara untuk alustista perlu ditambahkan termasuk sarana fasilitas perumahan dan perkantoran,” ujarnya.
Sementara untuk pengawasan terhadap prajurit, lanjut Danyon, selalu diadakan apel sebanyak tiga sampai empat kali. Mulai dari apel pagi, siang, sore dan malam. Apel malam ini sebagai bentuk kontrol kepada prajurit, baik yang bujangan maupun sudah berkeluarga. “Apalagi kalau setelah izin bermalam, itu tetap ada apel, itulah merupakan alat kontrol dan kendali kita,” ungkap Nico.
Di Yonif 644/Wls, sambung dia upayakan diberikan kegiatan semaksimal mungkin sesuai program dan tambahan-tambahan latihan lainnya. Sehingga pada malam hari anggota sudah cukup padat kegiatannya dan capek,  setelah itu tinggal istirahat saja, tidak ada yang berkeinginan keluar atau sebagainya. Namun tetap sediakan waktu untuk pesiar dan izin bermalam. “Bila prajurit melanggar aturan disiplin, maka sesuai dengan prinsip kita reward and phunishment, dimana anggota yang melanggar kita hukum sesuai dengan tingkatan kesalahannya dan apabila berprestasi akan diberikan penghargaan, baik dalam bentuk piagam maupun dalam bentuk  penghargaan lainnya,” tutup Danyon.

Friday 22 August 2014

Tugas Babinsa di Kapuas Hulu Tidak Ringan

*Danrem 121/ABW: Mental Prajurit Tidak Boleh Lemah
Putussibau. Seorang Babinsa alias Bintara Pembina Desa TNI AD di Kabupaten Kapuas Hulu – Provinsi Kalimantan Barat memiliki wilayah operasi yang begitu luas, bahkan hingga enam desa. Meski demikian mereka diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik seperti mengumpulkan dan memelihara data pada aspek geografis, demografi hingga sosial dan potensi nasional di wilayah kerjanya.
Danrem 121/ABW Kolonel A Denny Tuejeh menegskan tugas Babinsa tidak ringan. Apalagi di Kapuas Hulu dimana seorang Babinsa sampai menaungi beberapa desa. Tapi prajurit harus bisa memahami kondisi yang ada. Bila personil yang ada kurang, maka satu sama lain mesti bisa saling menutupi. "Kalian harus kerja keras. Jangan sebaliknya memanfaatkan kondisi yang ada. Mental prajurit tidak boleh lemah. Memang Babinsa di Kapuas Hulu ini kurang, bahkan ada satu orang membina hingga enam desa," katanya, saat melakukan kunjungan ke Kodim 1206/Psb, Rabu (20/8).
Walaupun kurang, Danrem memberikan apresiasi kepada Babinsa dan TNI yang ada di Kapuas Hulu. Pasalnya disaat serta paska Pileg dan Pilpres, Kapuas Hulu dalam keadaan aman. Ini merupakan kontribusi nyata yang diberikan TNI di Kapuas Hulu. "Sekecil apapun kontribusi yang kamu lakukan inilah hasilnya. Paska Pileg dan Pilpres aman sampai saat ini, itu lah kontribusi yang kalian lakukan. Walaupun kekuatan di Kodim ini hanya sekitar 30 persen, tapi saya kasik jempol, karena bisa menjaga kondisi wilayah dalam keadaan stabil," papar Denny saat didampingi Dandim 1206/Psb, Letkol Inf Vivin Alivianto.
Danrem mengaku tidak mau tau bagaimana caranya para Babinsa melakukan pembinaan di desa. Karena yang penting intinya, mereka mampu atau tidak melakukan pembinaan tersebut. "Selain melaksanakan tugas teritorial, kamu mesti menjaga perbatasan," pungkas Danrem pada pertemuan yang dihadiri Danramil dan Babinsa se-Kapuas Hulu..
Danrem menegaskan menjaga perbatasan sangat penting. Sebab perbatasan mencerminkan keutuhan dan kedaulatan negara. "Ini sebagai tugas pokok kita, selain menjaga kehormatan negara kita, tapi kita juga mesti menjaga kedaulat negara lain, dengan tidak sembarangan masuk negara orang," ucap Denny.
Perbatasan, lanjut Danrem mencerminkan nasionalisme. Sehingga TNI juga memiliki tugas meningkatkan nasionalisme masyarakat perbatasan. "Kita akui dari segi tingkat kesejahteraan negara tangga lebih baik, tapi kita harus mengakui bahwa Indonesia lebih baik. Kondisi ini menjadi tantangan kalian, kalau gagal menanamkan nasionalisme, bisa membuat masyarakat perbatasan mendua. Ini tugas berat mu," pesan dia.
Danrem meminta Babinsa untuk memasang mata dan telinga baik-baik untuk menangkap berbagai isu. Jangan biarkan orang lain merusak apa yang telah dibina. "Tidak boleh orang lain mengganggu dan merusak apa yang telah kamu bina," tegas Danrem.

Wednesday 20 August 2014

Indonesia Sudah Merdeka ?

Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 69 tahun silam, tentu membuat seluruh rakyat bersuka cita. Betapa tidak, perjuangan panjang segenap rakyat Indonesia untuk bebas dari tangan dan kekejaman penjajah akhirnya membuahkan hasil.
Sang Proklamator Ir Soekarno yang didampingi Drs Mohammad Hatta membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat, yang dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih.
Peristiwa paling bersejarah itu, tentu membuat semangat orang-orang yang hadir menggelora. Hal yang sama pula tentu dirasakan rakyat di seluruh penjuru Nusantara yang hidup pada masa itu. Dengan telah dikumandangkannya proklamasi, berarti Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat serta bermartabat. Bukan lagi sebagai bangsa terjajah, bangsa yang selalu berada dalam dalam lingkaran penindasan.
Perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari belenggu penjajah membutuhkan waktu yang sangat panjang dan melelahkan. Setelah sekitar 350 tahun Belanda bercokol, giliran Jepang yang menduduki Indonesia. Selama itu, tidak sedikit nyawa, darah dan harta yang dikorbankan untuk merontokkan belenggu kedua negara penjajah tersebut. Serta tidak sedikit pula kekayaan alam kita yang telah terkuras, diboyong para negara penjajah.
Kini, negara kita telah merdeka, karena telah terbebas dari belenggu penjajah. Bahkan pada 17 Agustus 2014 kemarin, bangsa Indonesia kembali memperingati hari kemerdekaannya yang ke-69. Untuk memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan tersebut, upacara pengibaran bendera Merah Putih serentak dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air. Rakyat Indonesia larut suasana suka cita, diwujudkannya dalam bentuk pesta rakyat.
Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah bangsa Indonesia yang kita cintai ini benar-benar sudah merdeka? Secara harfiah, memang Indonesia telah merdeka sejak diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, pada 17 Agustus 1945 silam. Bahkan pada masa itu, beberapa negara di dunia pun mengakui kedaulatan RI, baik secara de facto maupun de jure. Negara yang kali pertama mengakui kedaulatan Indonesia adalah Mesir, hal itu dinyatakannya ketika banyak Negara di dunia belum mengakui kemerdekaan Indonesia.
Kalau merdeka hanya diartikan bebas dari penjajahan, maka Indonesia sepenuhnya telah mendapatkannya. Itu pun penjajahan dalam arti sebenarnya, yaitu berperang dengan cara mengangkat senjata. Tetapi, pada abad ke-21 ini, penjajahan bukan lagi dengan menggunakan senjata. Di era "neokolonialisme" ini, banyak metode yang digunakan untuk menjajah negara lain.
Penjajahan yang dilakukan negara lain di masa sekarang tidak lagi mengerahkan senjata atau agresi militer. Tetapi mereka menjajah melalui sendi-sendi kehidupan berbangsa. Penjajahan model baru ini dilakukan lebih halus, tanpa harus berkonfrontasi. Penjajahan sekarang bisa melalui budaya, teknologi, ekonomi, dan lainnya.
Pada hakaketnya, rasa merdeka harus muncul disetiap sanubari warga Indonesia. Tapi nyatanya, banyak persoalan yang menerpa masyarakatnya. Sebagian besar rakyat Indonesia masih belum merasakan kemerdekaan yang telah diraih para pahlawan dengan susah payah.
Lihat saja saat ini, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan. Kemerdekaan yang direbut dengan jiwa dan raga para pahlawan ini hanya dirasakan oleh sebagian kecil generasinya.
Selain itu, para founding fathers tentu sangat sedih menyaksikan bangsa Indonesia saat ini. Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia juga belum terbebas dari virus korupsi. Bukannya berkurang, kasus-kasus korupsi terus bermunculan. Padahal korupsi menjadikan bangsa ini semakin terpuruk.
Rakyat Indonesia juga belum sepenuhnya merdeka dari rasa aman. Tindakan kriminalitas yang terus menjamur menjadikan rakyat Indonesia hidup dalam perasaan was-was. Ini karena negara belum mampu sepenuhnya menjamin dan memberikan rasa aman bagi warganya.
Memang masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan bangsa ini. Namun dengan berbekal warisan para founding fathers, bangsa ini seharusnya bisa menjadi lebih baik lagi, apalagi usia 69 tahun, sejatinya sudah tidak muda lagi.
Para pendiri bangsa kita telah mewariskan Indonesia dengan kekayaan yang melimpah. Tinggal kita saja, bagaimana memanfaatkan kekayaan alam yang begitu banyak ini demi kemakmuran rakyatnya. Sebab generasi sekarang ini hanya diberi tugas mengisi kemerdekaan, bukan ikut mengangkat senjata seperti dahulu. Dirgahayu Republik Indonesia !!!

Sunday 17 August 2014

Lika-Liku Pemilu Indonesia

Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki perjalanan cukup panjang dan melelahkan. Sebelum berbentuk republik, Indonesia terdiri atas kerajaan-kerajaan. Beberapa di antaranya pernah berjaya di masa masing-masing, seperti Majapahit dan Sriwijaya.
Pasca penjajah bercokol di Indonesia, perjalanan bangsa dikenal Nusantara ini menjadi lebih tidak menentu. Syahdan, semangat perjuangan untuk merdeka pun berkobar di dada sebagian besar kelompok masyarakat Indonesia. Setelah ratusan tahun terjajah, sekitar 350 tahun, barulah Indonesia bisa memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dengan bentuk pemerintah kembali kepada rakyat (re-publik).
Namun, setelah merdeka, Indonesia tidak bisa serta merta menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu manifestasi pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Pemilu baru dapat dilaksanakan untuk kali pertamanya pada sepuluh tahun setelah merdeka dari belenggu penjajah, yakni pada 1955. Kala itu, Pemilu diadakan dua kali. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPRD, dan Kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih Anggota Konstituente.
Walaupun dilaksanakan pada saat keamanan negara masih kurang kondusif–lantaran beberapa daerah masih dirundung kekacauan– namun Pemilu ini berlangsung aman. Bahkan disebut-sebut sebagai Pemilu Indonesia yang paling demokratis. Saat itu, Tentara dan Polisi juga memilih.
Pemilu berikutnya diselenggarakan pada 5 Juli 1971. Pemilu pertama di masa Orde Baru ini diikuti sepuluh Partai Politik (Parpol). Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya (Golkar), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
Pada 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 (UU 3/1975) tentang Parpol dan Golkar, diadakan Penggabungan (Fusi) Partai-partai politik, di mana hanya ada dua Parpol, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu Golongan Karya. Fusi Parpol itu menjadi peserta Pemilu hanya tiga, yakni dua Parpol dan satu golongan karya. Mereka mengikuti Pemilu berikutnya pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Semua Pemilu di masa pemerintahan Presiden Soeharto atau disebut Pemilu Orde Baru tersebut, semuanya dimenangkan Golkar.
Pemilu berikutnya dilaksanakan ketika runtuhnya rezim Orde Baru pada 1999. Di bawah pemerintah Presiden BJ Habibie yang menggantikan Soeharto itu, pesertanya mencapai 48 Parpol. Adapun lima Parpol besar setelah dilakukan Pemilu 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Kendati PDI-P meraih suara terbanyak, dengan perolehan suara sekitar 35 persen, namun yang menjadi Presiden RI bukanlah calon dari partai banteng moncong putih tersebut, Megawati Soekarnoputri, lantaran kalah bersaing dengan Calon Presiden dari PKB, Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal dengan nama Gus Dur. Penyebabnya, Pemilu 1999 hanya untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD.  Sementara Pemilihan Presiden dan Wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.
Pemilu berikutnya dilaksanakan pada 2014. Ini merupakan Pemilu pertama yang memungkin rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sehingga cara pemilihannya, benar-benar berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu. Selain itu, pada Pemilu 2004 ini, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara terpisah seperti Pemilu 1999. Pemenangnya, Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).
Pemilu berikut diselenggarakan pada 9 April 2009, ini merupakan tahun Pemilu untuk Indonesia. Lebih dari 100 juta pemilih telah memberikan suara dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada 8 Juli 2009, masyarakat Indonesia sekali lagi memberikan suara mereka untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan langsung kali kedua sejak Indonesia bergerak menuju Orde Reformasi pada 1998. Jika tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50 persen suara, maka pemilihan babak kedua akan diadakan pada 8 September 2009. Sayangnya, dalam hal kualitas pengelolaan Pemilu, Pemilu 2009 dianggap sangat buruk.
Baru-baru ini, bangsa Indonesia pun telah menggelar pesta demokrasi. Pemilu 2014 digelar dua kali. Pada 9 April 2014 memilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pileg ini, PDI-P berhasil memperoleh suara terbanyak, disusul Partai Golkar dan Gerindra. Setelah anggota Parlemen terpilih, sekali lagi pesta rakyat dilaksanakan. Namun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pada 9 Juli 2014. Ada dua pasangan calon yang bertarung, yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Rekapitulasi perhitungan suara Pimilihan Presiden (Pilpres) ini sudah selesai dan pemenangnya pun sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Jokowi-JK. Tetapi, masih ada satu proses yang mesti dilalui, yakni gugatan ke MK yang dijalani Prabowo-Hatta.
Terlepas dari siapa yang yang duduk di parlemen saat pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta siapa yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2014 ini disebut-sebut sebagai Pemilu terburuk dalam sejarah pesta demokrasi Republik Indonesia. Dalam Pileg, kecurangan dianggap begitu kentara, baik itu politik uang (money politic) maupun bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Begitu pula dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, juga tidak luput dari kritikan pedas. Kampanye hitam (black campaign), kampanye negatif (negative campaign), dan bentuk-bentuk kecurangan atau pelanggaran dalam Pemilu, menjadi pemberitaan yang banyak kita dengar. 
Melihat panjang Pemilu di tanah air ini, apakah sudah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi? Sebenarnya, sudah matangkah demokrasi kita? Atau sebaliknya, kita masih belajar berdemokrasi, mengingat masih adanya upaya-upaya kecurangan guna meraih kekuasaan.

Kapolda Kalbar Perintahkan Kapolres Deteksi Dini Jaringan ISIS

Putussibau. Kapolda Kalbar, Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto menegaskan telah intruksikan seluruh Kapolres dan Kapolsek untuk melakukan kegiatan-kegiatan segera mendeteksi secara dini bila ada gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) diwilayah Kalbar.
"Seminggu yang lalu ditingkat provinsi kami sudah bersinergi, berkoordinasi dengan seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh kerajaan nusantara dan seluruh elemen yang ada di Kalbar, sudah membuat suatu pernyataan sikap bahwa menolak dengan tegas paham ISIS diseluruh wilayah Kalbar, di Bumi Khatulistiwa. Ini akan ditindaklanjuti oleh seluruh Kapolres dan seluruh Kapolsek," terangnya usai mendarat di Bandara Pangsuma Putussibau, dalam rangka kunjungan kerjanya ke Kapuas Hulu, Jumat (15/8).Seluruh Kapolres dan Kapolsek, kata Arief agar segera melakukan kegiatan-kegiatan, baik yang sifatnya deteksi dini, kegiatan pre-entif, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, dan persiapan preventif. Apa bila semua telah dilakukan, ternyata ada maka dilakukan penjemputan paksa guna penindakan, bila kegiatannya itu sudah mengarah pada pidana atau UU yang berlaku di Indonesia. "Sebelumnya sempat ada informasi tentang jaringan ISIS di Kalbar, tapi setelah didalami ternyata tidak benar. Jadi saya ada mendapat laporan seorang teman pers, tapi setelah didalami pada suatu masjid ternyata mereka hanya melakukan kegiatan pengajian biasa saja, tapi mendiskusikan bahaya ISIS di Indonesia.  Justru mereka mendiskusikan bahaya ISIS di Indonesia dan itu tidak bisa berkembang di wilayah kita," papar Kaporda.
Terkait Kapuas Hulu yang notabene kawasan perbatasan langsung dengan Malaysia, Kapolda mengaku ada memberikan intruksi khusus kepada Kapolres. Sebab dikhawatirkankan paham radikal tersebut bisa saja masuk dari Malaysia. "Kedatangan saya ke Kapuas Hulu ini juga dalam rangka memberikan intruksi khusus karena ini wilayah perbatasan dengan malaysia, karena dikhawatirkan jaringan ISIS yang berada di Malaysia masuk melalui perbatasan," katanya.

Kapolda Kalbar: Pengamanan Perbatasan Menjadi Tanggungjawab Bersama

Putussibau. Kapolda Kalbar Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto menegaskan untuk pengamanan di wilayah perbatasan merupakan tangungjawab bersama, bukan hanya Polri, TNI, dan pemerintah daerah semata. Sehingga yang perlu dibangun adalah sinergi dan kebersamaan, sesuai tupoksinya masing-masing. Siapa yang mengawasi lalu lintas orang, siapa memiliki kewenangan mengawasi lalu lintas barang, siapa yang melakukan tindakan bila ada kejahatan.
"Nah ini harus bersinergi, sehingga jangan sampai nanti ada orang yang tidak jelas masuk tanpa ada yang melakukan pemeriksaan," jelasnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Kapuas Hulu, Jumat (15/8).
Untuk melakukan integralitas ini, sambung Kapolda perlu suatu fasilitas. Di Entikong dan Badau sudah ada PPLB, tapi ada juga perbatasan yang belum memilikinya. "Pada PPLB ini tentu diperlukan fasilitas, sehingga nanti bisa digunakan seluruh instansi yang memiliki kewenangan ini sehingga bisa menjalan tugas dengan efektif," pungkasnya.
Dijelaskan pula oleh Kapolda, sebelumnya Kanwil Bea Cukai Kalbar sudah mengundang pihaknya untuk membantu perkuatan pengamanan terhadap masuknya barang-barang di wilayah perbatasan dan ini pun sudah juga dikoordinasikan dengan Kemendagri. Sebab dalam pengelolaan perbatasan ini, ada komplain dari pedagang-pedagang dari negeri seberang karena tidak bisa memasukkan barangnya ke Indonesia. "Dikatakan Kapolda yang melarang. Padahal bukan Kapolda yang melarang, tapi aturan yang mengharuskan bahwa impor barang itu harus ada ketentuannya," ucapnya.
Bila barang-barang konsumsi bagi masyarakat, Kapolda menjelaskan tentu harus dilakukan pemeriksaan di karantina. Apakah barang tersebut layak konsumsi atau tidak. Jangan sampai barang buangan karena tidak layak konsumsi dari Malaysia, tapi dijual ke Indonesia. "Akhirnya rakyat kita jadi sakit semua. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai masyarakat kita diracuni dengan produk-produk yang tidak sehat.
Kalau pedagang sih maunya cari untung saja, tapi kita yang menjadi korban nanti, baik itu beras, gula, dan lain-lain," tegasnya.
Dalam kunjungan ini, Kapolda juga berencana akan meninjau jalan yang dibangun oleh salah satu perusahaan perkebunan sawit. Jalan ini menghubungi Malaysia dan Indonesia, yang berada di lingkungan PPLB Badau. "Kemarin saya mendapat surat tembusan dari gubernur yang mengkaji masalah itu. Memang itu sudah mendapat izin dari tingkat pusat, hanya bagaimana implementasinya diwilayah ini dan ini harus kita diskusikan bersama-sama, baik itu keluar masuknya orang dan barang," ungkap Arief.
Menurut Kapolda jangan sampai jalan tersebut yang begitu mulus lalu memudahkan orang keluar masuk tanpa adanya pengawasan. Sehingga ini yang harus dicarikan solusi, tanpa mengurangi kelancaran proses distribusi hasil produksi CPO, tapi dari segi pengamanan harus mendapatkan perhatian semua. "Untuk itu saya akan melihat, apa yang harus saya berikan saran untuk gubernur dan para pengusaha itu sendiri. Jangan hanya melihat kelancaran distribusi CPO untuk keluar pada pasar, tapi tidak memperhatikan aspek keamanan," imbuh Kapolda Arief.

Pangdam XII/Tpr: ISIS Bagian dari Teroris

Putussibau. Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Ibrahim Saleh menegaskan Islamic State ofIraq and Syria (ISIS) merupakan bagian dari terorisme. Pasalnya mereka tidak ragu-ragu membunuh dan merampok terhadap kelompok yang tidak sepaham dengannya, walaupun terhadap sesama Islam.
Bahkan Pangdam merasa yakin, jaringan ISIS sudah ada di Indonesia, termasuk di Kalbar. Ini karena masih adanya kelompok-kelompok teroris dan aliran-aliran keras di tanah air. "Sehingga ISIS masuk ke kelompok-kelompok ini. Karena tidak memungkinkan, maka mereka tidak menunjukkan kegiatannya dulu, tapi bagaimana membesarkan organisasinya, setelah itu mereka masuk ke desa-desa," jelasnya saat acara tatap muka Pangdam XII/Tpr dengan forkominda dan para tokoh Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (13/8) malam di Pendopo Bupati Kapuas Hulu.
Dengan meyakini adanya jaringan ISIS ini, sehingga diharapkan semua harus siap untuk memeranginya secara bersama-sama. Jangan sampai gerakan ISIS ini berkembang di Indonesia, termasuk Kalbar. "Makanya kita harus yakin mereka sudah ada di sini. Sehingga kita perlu bersama memerang ini agar jangan sampai besar. Termasuk di Kapuas Hulu sebagai kawasan perbatasan tentu akan mudah sekali dimasuki pengaruh ini yang datang dari Malaysia," terang Pangdam.
Pada acara tatap muka ini hadir Bupati AM Nasir SH dan Wakil Bupati Agus Mulyana SH MH. Hadir pula beberapa kepala SKPD dan para tokoh masyarakat Kapuas Hulu. Pada kegiatan tersebut sempat pula Pangdam dan bupati bertukar cendera mata.
Sementara itu, pada waktu yang berbeda, As Intel Kodam XII/Tpr, Letkol A Rizal Ramdani menuturkan Indonesia menetang keras paham ISIS ini. TNI akan selalu bekerjasama dengan seluruh stokeholder terkait, khususnya umat Muslim dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menghimbau agar warga tidak terprovokasi dengan adanya aliran ISIS ini. "Kami menghimbau agar masyarakat melaporkan setiap adanya indikasi maupun informasi tentang keberadaan ISIS di wilayah Kalbar," katanya.
Kodam XII/Tpr, lanjut Rizal, sudah membuat semacam prosedur penanganan ISI secara terpadu. Terkait ISIS ini pun, TNI bersama polisi, Forkominda, MUI, Kementerian Agama, FKUB, dan instansi terkait lainnya sudah menggelar pertemuan. "Sementara ini kita sudah cek melalui Imigrasi Kalbar belum ditemukannya warga Kalbar yang berangkat ke Suriah dan Iraq. Belum juga ditemukan yang masuk dari sana ke Kalbar," jelasnya.
Kemungkinan adanya jaringan ISIS yang masuk ke Kalbar melalui perbatasan Malaysia, Tim Satgas Pamtas sudah diberi petunjuk dan arahan kodam XII/Tpr. Diharapkan mereka lebih waspada dan proaktif apabila ada indikasi masuknya kelompok ISIS ke wilayah kalbar melalui perbatasan ini.

Kawasan Perbatasan Rawan Kegiatan Ilegal

Putussibau. Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Ibrahim Saleh menilai kawasan perbatasan sangat rawan kegiatan illegal. Baik itu dilakukan warga Indonesia sendiri, maupun negara tetangga.
Menurut Pangdam, masih banyak kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia belum terjaga dengan baik. Sehingga kemungkinan-kemungkinan adanya jalan tikus yang digunakan kelompok-kelompok tertentu untuk menyeludupkan barang-barang illegal. Ini dijadikan cara strategis digunakan mereka. "Setidaknya ada 300 kilo kawasan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia yang tidak terjaga. Ini akibat terbentur regulasi, apakah karena kawasan konservasi dan lain sebagainya. Sehingga menghambat pembangunan di kawasan perbatasan," katanya saat acara tatap muka Pangdam XII/Tpr dengan forkominda dan para tokoh Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (13/8) malam di Pendopo Bupati Kapuas Hulu.
Dikatakan Pangdam, bila pihaknya memiliki dana yang cukup, maka ia terlebih dahulu akan membangun perbatasan. Apa lagi kawasan perbatasan disebut-sebut sebagai beranda terdepan RI. "Kalau perbatasan seperti ini belum bisa disebut beranda terdepan, tapi masih belakang. Bila sebagai beranda depan, seharusnya perbatasan ditata lebih baik. Ini saja infrastruktur sangat banyak yang kurang," terangnya.
Kegiatan-kegiatan illegal di perbatasan harus betul-betul diwaspadai. Baik itu penyeludupan barang-barang illegal, trafficking, TKI gelap dan banyak lagi. Ini mesti selalu diantisipasi, agar tidak terus menerus terjadi. Pangdam berharap, maraknya kegiatan illegal di perbatasan bukan karena unsur politik. "Mudah-mudahan adanya seperti penyeludupan narkoba dan bahan peledak bukan karena unsur politik, karena kalau banyak yang masuk tentu membuat masalah bagi kita," ujar Ibrahim.
Dijelaskan Pangdam, padahal ketika warga negara Indonesia yang ingin masuk ke negara lain, sangat ketat pemeriksaannya. Tapi mengapa barang-barang illegal dari luar sangat mudah masuk ke Indonesia. "Apakah ini ada unsur kesengajaan untuk meruntuhkan moral manusia atau masyarakat kita. Karena kalau moral sudah rusak akan mudah terprovokasi dan diperalat," ucapnya.
Pangdam berharap jangan sampai kawasan perbatasan dikendalikan oleh kelompok tertentu untuk merubah pola hidup dan pola fikir masyarakat Indonesia. "Mudah-mudahan itu tidak terjadi, walaupun fakta yang ada begitu," ulasnya.
Ia pun berharap di Kapuas Hulu jangan sampai terperangkap adanya kegiatan-kegiatan illegal. Untuk itulah, kerjasama yang terjalin baik antar stokeholder selama ini dapat terus ditingkatkan. "Walaupun merupakan kawasan strategis, Kapuas Hulu belum ada gejolak-gejolak," tutur Ibrahim.