Wednesday 26 February 2014

Bila Prinsip “Ada Uang, Ada Suara”

Dalam suatu perbincangan ringan dengan seorang teman, dengan nada bercanda, saya sempat bertanya soal siapa yang akan dipilih pada Pemilu Legislatif nanti? Ternyata jawabannya membuat saya sedikit kaget. “Siapa pun yang berani beri uang, akan ia coblos,” jawab teman saya itu santai.
Ekstrimnya lagi, ia mengatakan bila tidak ada yang memberi uang, ia tidak akan memilih. Ia enggan pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos alias Golput. Inilah pilihan dan sikapnya di Pileg nanti.
“Mengapa begitu?,” tanya saya. Dengan nada agak tinggi ia menjelaskan, karena siapa pun yang nanti jadi anggota dewan, dia pasti tidak peduli lagi dengan pemilihnya. Jadi menurutnya mumpung ada kesempatan akan dimanfaatkannya untuk mendapatkan duit dari para Caleg. Menurutnya kelakuan anggota dewan yang terpilih sama saja. Mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Ia pun sempat memberikan contoh, sudah beberapa anggota dewan dan politisi yang masuk bui karena korupsi. Sehingga bisa dikatakan sangat sulit mencari anggota dewan yang benar-benar amanah.
Dalam lingkup kecil, ia pun memberikan contoh salah seorang anggota dewan yang berada di daerahnya dan kebetulan juga saya kenal. Dan rasa-rasanya apa yang dijadikannya contoh tersebut ada benarnya juga.
Argementasi lain yang dipaparkan teman saya tersebut bahwa walau pun awalnya ada anggota dewan berniat baik, tapi suatu saat sikapnya akan berubah sebaliknya. Ini lantaran anggota dewan tersebut harus tunduk dengan kebijakan partai politik dimana tempatnya bernaung. Sehingga walau pun hati nuraninya sebenarnya tidak setuju, tapi karena kebijakan partai politiknya mengatakan harus setuju, maka mau tidak mau, ia harus manggut.
Kepentingan partai politik tentu menjadi segalanya bagi anggota dewan yang dibagi menjadi fraksi-fraksi di lembaga legislatif. Kalau tidak mengikuti kebijakan partai politik, maka siap-siap saja di PAW (Pergantian Antar Waktu).
Di benak teman saya, mereka yang mencoba peruntungan menjadi Caleg sejatinya bukan demi mengubah negara ini menjadi lebih baik. Keikutsertaanya menjadi Caleg tidak lain karena gengsi dan materi. Akibatnya untuk mencapai itu, berbagai upaya pun dilakukan, tidak peduli melanggar aturan.
Memang pemikiran teman saya ini sangat sederhana, tapi rasa-rasanya bermakna. Walaupun dari segi pendidikan, ia tidak begitu tinggi. Namun ia dapat menangkap fenomena yang ada di lingkungannya, khususnya terkait Pemilu Legislatif nanti. Rasa pesimis dan apatis teman saya ini, tidak bisa kita abaikan. Tapi ini harus menjadi renungan bagi para Caleg itu sendiri. Apakah keikutsertaannya menjadi Caleg murni ingin memperjuangkan nasib rakyat atau sebaliknya hanya mengejar gengsi dan materi.
Kita pun tidak bisa menyalahkan sikap teman saya ini. Pasalnya rasa pesimis dan apatis tersebut muncul setelah berkaca pada pengalaman sebelumnya. Ia pun trauma dan buru-buru memvonis Pileg 2014 nanti akan menghasilkan produk yang sama. Tidak peduli dengan nasib rakyat yang diwakilinya, tapi hanya mengejar keuntungan pribadi.
Pengalaman pahit ini mungkin tidak hanya dirasakan teman saya tersebut. Dari sekian juta rakyat Indonesia tidak menutup kemungkinan ada merasakan hal yang sama. Merasa tertipu dengan anggota legislatif yang telah ia pilih dulu.
Jangan-jangan pula ada sebagian rakyat indonesia yang mengambil sikap yang sama seperti teman saya. Hanya memilih Caleg yang berani memberi uang. Siapa pun dia, asalkan bersedia membayar suara akan diberikan kepadanya.
Begitu bergensinya status wakil rakyat tidak heran sangat diperebutkan. Semua pun dilakukan untuk mendulang suara, ada yang meraihnya dengan sesuai aturan atau pun menghalalkan segala cara. Salah satu cara mendulang suara adalah money politic.
Praktek money politic sepertinya memang tidak akan hilang pada setiap pemilu. Jangankan Pileg, Pilkada pemilihan kepala daerah saja kental dengan aroma money politic. Hanya saja untuk permainan kotor seperti ini sulit dibuktikan. Biasanya praktek-praktek ini bukan diperankan langsung yang bersangkutan atau pun tim suksesnya. Tapi melalui perantara lain yang dapat dipercaya.
Tidak akan hilangnya praktek-praktek kotor dalam pemilu - salah satunya money politik - tentu sudah diprediksi. Sehingga tidak cukup dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah pun secara khusus membentuk badan yang mengawasi pemilu (Bawaslu) mulai dari tingkat pusat hingga desa. Ini karena Pemilu memang rentan akan praktek-praktek kecurangan.
Memang sebagian besar rakyat Indonesia sudah cerdas dalam menghadapi Pileg ini. Mereka tidak akan mau menukarkan suaranya dengan lembaran-lembaran Rupiah. Tapi tidak dapat dipungkiri pula, pastinya ada yang tidak peduli dan mau menerima uang untuk ditukarkan dengan suaranya. Apa lagi bila sasaran money politic ini terhadap masyarakat yang perekonomian di bawah rata-rata. Makanya pemerintah mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat kerap mengkampanyekan pemilu bersih. Rakyat dihimbau untuk tidak pengaruh dengan politik uang, tapi memilih dengan hati.
Sebagai pemilih cerdas kita tidak boleh juga pesimis dan apatis. Karena dari sederetan Caleg pasti ada yang benar-benar bersih. Disini lah dituntut kecermatan kita memilih wakil rakyat. Jangan pengalaman buruk memilih wakil rakyat sebelumnya terulang.
Keberadaan dan kelangsungan lembaga legislatif sangat penting. Apa jadinya bila pemerintahan tidak memiliki legislatif, tentu akan lebih merusak tatanan kehidupan negara ini. Jadi, jangan pesimis dan apatis, tapi optimis lah bahwa kita bisa menghasilkan produk legislatif yang lebih baik pada pencoblosan 9 April nanti. Asalkan semua rakyat Indonesia menjadi pemilih yang cerdas. Semoga!

Tuesday 25 February 2014

Putussibau Warning Wabah DBD, Dinkes Antisipasi KLB

*Seorang Anak Meninggal Akibat DBD
Putussibau. Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Putussibau semakin meningkat, dimana penderitanya saat ini telah mencapai 15 orang. Bahkan seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun meninggal dunia diakibatkan penyakit yang bersumber dari nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus ini. Untuk itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu menyatakan Putussibau warning DBD dan berupaya mengantisipasi agar tidak menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.
Dijelaskan Kepala Dinkes Kapuas Hulu dr H Harisson MKes, penyebaran DBD saat ini berada disekitaran Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan. "Setiap hari ada seorang anak menderita DBD, sehingga saat ini sudah berjumlah 15 orang. Bahkan ada satu yang meninggal anak usia 9 tahun. Meninggalnya di rumah sakit Sintang," katanya, Senin (24/2).
Menurut Harisson, dengan pola jumlah penderita selama tahun terakhir, kasus DBD kali ini terjadi peningkatan dua kali lipat. Bila peningkatan terus terjadi, maka Putussibau harus bersiap-siap untuk menghadapi KLB DBD. "Antisipasi agar tidak terjadi peningkatan pasien DBD terus kita lakukan dengan melakukan fogging focus di rumah setiap penderita dengan radius 100 meter. Fogging focus ini, hampir setiap hari kami lakukan. Kita juga membagikan abate ke rumah-rumah penduduk diradius 100 meter dari rumah setiap penderita," terangnya.
Tapi, lanjut Harisson  fogging tentu tidak akan efektif dalam memberantas wabah DBD kalau masyarakat tidak mengambil peran serta dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Dari itu, Harisson menghimbau agar masyarakat lebih intensif memperhatikan lingkungan dengan melakukan gerakan 3M Plus. Yaitu menguras tempat penampungan air secara teratur, mengubur barang bekas yang dapat menampung air, menutup rapat tempat penampungan air, dan memberi abate pada tempat-tempat penampungan air. Ini agar tidak ada tempat untuk nyamuk aedes aegypti bersarang dan berkembang biak. "Saya berharap agar masyarakat benar-benar melakukan kegiatan PSN dengan 3M Plus, karena ini lah tindakan yang paling efektif," imbau Harisson.
Disamping melakukan 3M Plus, Harisson juga meminta masyarakat untuk melindungi anak-anak dari DBD dengan cara mengoleskan lotion anti nyamuk atau minyak sereh pada saat ke sekolah atau bermain di luar rumah. "Kami  juga berharap masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tanpa peran partisipasi masyarakat DBD tidak akan bisa hilang," himbaunya lagi.
Sementara bagi masyarakat yang ingin lingkungannya difogging dapat menghubungi Dinkes Kapuas Hulu. Tapi karena keterbatasan dana, masyarakat diminta partisipasi untuk membeli solar sendiri. Sedangkan peralatan dan tenaga dari Dinkes Kapuas Hulu. "Tapi sekali lagi fogging tidak efektif kalau tidak disertai pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M Plus dan melakukan pola hidup sehat," tegas Harisson.

Monday 24 February 2014

Raja Uncak, Beras Berkualitas Tinggi

Putussibau. Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH melakukan panen raya padi lokal jenis Seluang atau dikenal dengan Raja Uncak, Sabtu (22/2) kemarin di Dusun Sauwe Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan. Jenis padi yang memiliki kualitas tinggi ini sedang dikembangkan Pemkab Kapuas Hulu bekerjasama dengan Kelompok Tani Kereng Sio Makmur, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Bank Indonesia (BI) serta Dinas Tanaman Pangan dan Holtokultura Provinsi Kalbar.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kapuas Hulu Drs Abdul Rasyid MM menjelaskan realisasi perkembangan luas tanam intensifikasi dan non intensifikasi tahun 2013, khususnya padi di Kapuas Hulu seluas 20.746 hektar dengan sasaran produksi sebesar 62.455 Gabah Kering Giling (GKG). Kegiatan perluasan sawah melalui program penyediaan dan pengembangan prasaranan dan sarana pertanian tahun 201r3 seluas 500 hektar alokasi kegiatannya berada pada Kecamatan Hulu Gurung. "Sedangkan kegiatan perluasan sawah non reguler seluas 300 hektar tersebar pada beberapa kecamatan," katanya.
Sementara terkait kelompok tani Kreng Sio Makmur yang melakukan penen raya ini memiliki luas baku areal sekitar 100 hektar. Namun fungsionalnya baru mencapai 35 hektar dan 15 hektar diantaranya termasuk kegiatan perluasan sawah melalui dana tugas pembantuan program penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) tahun 2013. "Kegiatan panen padi musim tanam rendengan 2013/2014 ini merupakan rangkaian pelaksanaan perluasan sawah mendukung tanaman pangan di Kapuas Hulu seluas 500 hektar, melalui dana tugas pembantuan program penyediaan dan pengembangan PSP," terang Rasyid.
Arif Rusli, Kabid Agri Bisnis Dinas  Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar menuturkan setelah diangkat menjadi kabid ia mendapatkan laporan dari stafnya bahwa ada jenis padi baru di Kapuas Hulu. Mendengar itu, ia langsung meninjau lokasinya dan melakukan pembinaan kepada kelompok tani yang mengembangkan padi Raja Uncak. Bahkan setelah dipromosikan, beras Raja Uncak ini banyak digemari kalangan menengah keatas. Karena beras Raja Uncak ini memiliki kualitas tinggi dan enak bila dikonsumsi.  "Saya begitu semangat dengan jenis padi ini. Dimana pun saya hadir selalu mempromosikan beras Raja Uncak," kata Rusli.
Sementara Bupati AM Nasir SH menuturkan selain mengenai program nasional, program ini menyangkut perut. Sebab selama hidup, beras akan tetap menjadi kebutuhan. "Mengapa pertanian menjadi program nasional, karena Indonesia masih impor beras untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya. Begitu pula dengan sapi, kita masih impor," ulas Nasir.
Bupati menghimbau kepada para petani untuk tekun menggeluti pekerjaannya. Pasalnya sektor pertanian juga bisa diandalkan untuk hidup lebih sejahtera. "Beras Raja Uncak ini harus lebih dipromosikan, jangan orang luar yang malah lebih tahu, tapi masyarakat Kapuas Hulu sendiri tidak tahu," ujarnya.
Bupati pun berpesan, agar petani jangan merusak kualitas beras Raja Uncak ini. Karena ingin untung banyak, beras Raja Uncak dicampur dengan jenis lainnya. Pemerintah dengan berbagai stokeholder berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan. Namun sifatnya hanya untuk merangsang dan temporer. Karena tidak selamanya dibantu, maka kelompok tani harus bisa mandiri. "Kepada kelompok tani tolong bantuan dikelola dengan baik. Karena penggunaan anggaran saat ini ketat, sehingga segala bantuan pun diawasi penggunaannya. Banyak yang diproses hukum karena salah mengelolanya," tegas Nasir.
Dilanjutkan Bupati, pemkab bersama stokeholder lain terus mendorong peningkatan pangan di Kapuas Hulu. Apa lagi jenis beras Raja Uncak ini kualitasnya baik, sehingga di Jakarta pun diminati. Sehingga Bupati mengharapkan jenis beras ini bisa didaftarkan untuk mendapat hak paten. "Untuk sementara kita harap benih jangan dibawa keluar dulu, tapi kalau berasnya dijual tidak apa-apa. Kepada tenaga penyuluh harap kelompok tani ini dibimbing benar-benar, mulai masa tanam hingga panen hingga perluasan lahan. Antisipasi juga hama penyakit padi dan tetap jaga kualitas," papar Nasir.

Thursday 20 February 2014

Perusahaan Perkebunan Sawit Bangun Dua Unit Jembatan

Silat Hilir. Perusahaan perkebunan sawit, PT Riau Agrotama Plantation (RAP) membangun jembatan di Sungai Silat dan Sungai Jitan di Kecamatan Silat Hilir. Kedua bangunan jembatan dari beton dan baja ini diresmikan Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH, Selasa (18/2) siang yang dipusatkan di jembatan Sungai Silat.
CEO PT RAP Jony menuturkan jembatan kerangka baja Sungai Silat sepanjang 80 meter dan Sungai Jitan 40 meter. Kedua jembatan ini mulai dibangun pada pertengahan tahun 2012. "Dibangunnya kedua jembatan ini untuk menghubungkan beberapa desa dan memperpendek jarak tempuh hingga 30 hingga 40 kilo meter. Tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga untuk perusahaan saat mengangkut buah sawit," terangnya.
Pada peresmian jembatan ini dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa dan camat Silat Hilir. Sementara dalam peresmian ini Bupati didampingi Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kapuas Hulu, serta beberapa kepala SKPD lainnya.
Dalam sambutannya, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, Bupati mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PT RAP yang sudah membantu pemda, masyarakat dan koperasi petani dengan dibangunnya jembatan ini. Pasalnya kalau hanya mengandalkan pemerintah dan masyarakat saja, negara akan lebih sulut dalam melakukan pembangunan. "Sebagaimana kita ketahui dan rasakan bersama bahwa untuk membangun daerah atau negara dan masyarakat tentu akan lebih sulit maju kedepan, tapi perlu pihak ketiga, yaitu investor. Salah satunya seperti ini terbangun jembatan yang menjadi dambaan masyarakat," kata Nasir.
Dengan telah dibangunnya jembatan ini tentu memiliki banyak manfaat bagi perusahaan mau pun masyarakat. Karena akan lebih memperpendek jarak tempuh dalam mengangkut buah sawit. Karena jarak lebih dekat, maka diharapkan produksi juga dapat meningkat. "Dengan dibangunya jembatan ini masyarakat harap dapat mempergunakan sebaik-baiknya. Karena jembatan ini dapat digunakan masyarakat juga guna memperlancar transportasi, baik mengangkut orang mau pun barang," katanya.
Diakui Bupati, memang sebelumnya sempat terjadi permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat. Tapi beruntung sudah dapat diselesaikan. Bahkan penyelesaian konflik antara PT RAP dengan masyarakat ini sempat menjadi percontohan nasional untuk daerah-daerah lain. "kita harus belajar dari setiap permasalahan yang lalu dan jadikan semua itu sebagai motivasi. Sebab setiap usaha pasti tidak semua berjalan mulus, kadang-kadang ada kendala dan permasalahan. Tapi dengan tantangan dan hambatan ini mungkin akan menjadi kita sukses kedepan," terang Nasir.
Menurut Bupati pemerintah daerah posisinya berada ditengah-tengah, tidak berpihak kepada perusahaan dan masyarakat. Untuk itu, Bupati mengajak perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat agar sama-sama berkomitmen menjaga supaya tidak terjadi konflik. Apa lagi dibandingkan daerah lainnya di Kalbar, Kapuas Hulu paling sedikit terjadi konflik perkebunan sawit. "Kepada perusahaan mudah-mudahan setelah membangun jembatan ini, kedepan diharapkan ada lagi jembatan lainnya yang akan dibangun. Begitu pula dengan CSR dapat dilaksanakan perusahaan dengan baik," pungkas Nasir.